Contoh Makalah Sejarah Transmigrasi Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Penduduk

Kali kita akan membahas tentang sebuah contoh makalah sejarah yang berjudul tentang Sejarah Transmigrasi Di Indonesia Dan Dampak Nya Terhadap Penduduk. Simak ulasannya berikut ini:

MAKALAH KELOMPOK

SEJARAH TRANSMIGRASI DI INDONESIA DAN DAMPAK NYA TERHADAP PENDUDUK

Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah Sejarah Sosial 

Dengan Dosen Pengampu Bobi Hidayat.,M. Pd

Disusun Oleh kelompok 1:

NAMA NPM

ANTON SAPUTRA 13220001

BAGAS PRAKOSO WIBOWO 13220002

VITA KUMALA SARI 13220015

EGIE FERLANDO 13220022

LIYANA DEKA WATI 13220041

Prodi : Sejarah 

Semester : II (Dua)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH METRO

TAHUN AJARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat tuhan yang maha esa yang telah membeikan karunia dan rahmat-Nya sehingga kami dapat mengerjakan makala ini tepat pada waktu nya.

Pembahasan dalam makalah ini adalah “Sejarah Transmigrasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Penduduk” Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dengan kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan, oleh karna itu izinkanlah kami untuk meminta bantuan kepada semua pihak agar memberikan keritik dan saran serta pendapat agar makalah ini menjadi lebih baik dimasa yang akan mendatang.

Dan kami mohon maaf bila dalam penulisan makalah ini terdapat kata-kata dan bahasa yang kurang benar, dan penulis juga memohon dukungannya dari semua pihak agar rencana pembuatan makalah ini dapat berjalan dengan lancar.  

Atas selesainya makalah ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bpk,Bobi Hidayat.,M.Pd selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Sosial
2. Kedua orang tua yang telah memberi dorongan dan motivasi pada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa/i yang telah memberi masukan, kritik serta saran untukmenyelesaikan makalah ini,

Akhir kata semoga dengan di susun makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Metro, ..................

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

B. Tujuan Penulisan

BAB II  PEMBAHASAN       

2.1. pengertian transmigrasi, macam-macam transmigrasi & pola nya

2.2. Sejarah Tansmigrasi di Indonesia

2.3. latar belakang diadakan transmigrasi

2.4. tujuan transmigrasi

2.5. kebijakan pemerintah belanda terkain transmigrasi

2.6. dampak transmigrasi bagi penduduk asli & pendatang

BAB III PENUTUP     

3.1.Kesimpulan

3.2.Saran

DAFTAR PUSTAKA   

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terpadat setelah Cina, India, Uni Sofyet, dan Amerika Serikat. Dari seluruh jumlah penduduk Indoensia, 60% nya tinggal di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas daerah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan adalah transmigrasi.

Transmigrasi penduduk sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa (Sayogyo dalam Swasono;1986). 

Transimgarasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah RI yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Munir dalam Swasono;1986).

Transmigrasi merupakan tumpuan harapan bagi berbagai pihak, tidak lagi menjadi tumpuan bagi petani kecil saja (Swasono, 1986).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah  transmigrasi yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana latar belakang transmigrasi yang berjalan di Indoensia?
3. Bagaimana tujuan transmigrasi yang ada,DLL

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana sejarah transmigrasi di Indonesia.
2. Mengetahui latar belakang diadakan transmigrasi di Indoensia.DLL

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Transmigrasi, Macam-Macam Transmigrasi, Pola Transmigrasi

A. Pengertian

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan.Titik pusat penyelenggaraan transmigarasi adalah manusia. 

Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru (Martono dalam Swasono;1986).

Sedangkan menurut Heeren (1979), “transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas Negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang”.

Transmigrasi Di Indonesia Dan Dampak Nya Terhadap Penduduk

Transimgrasi membantu pemerintah dalam pengembangan daerah.Daerah yang dibangun dalam transmigrasi adalah daerah asal dan daerah tujuan. Di daerah asal dapat dilaksanakan program pembangunan yaitu pelaksanaan landreform secara konsekuen, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, perubahan pola usaha tani, pencegahan korban-korban bencana alam, pengurangan kepadatan penduduk, dan pengurangan urbanisasi. Sedangkan di daerah tujuan dapat dilaksanakan program penambahan tenaga pembangunan, perubahan dana-dana dan sarana pembangunan, transfer teknologi, pelaksanaan landreform secara konsekuen, pembudidayaan potensi alam, dan pembaharuan pola hidup (Martono dalam Swasono;1986).

Transmigrasi umum ditanggung oleh pemerintah, dimulai dari pendaftaran, dan seleksi hingga tempat tinggal transmigran.Pada tahun 1956, pemerintah memberikan pinjaman kepada transmigran. Pada  delapan bulan awal, mereka mendapatkan pangan dan sandang dari pemerintah, namun mereka membayar pinjaman tersebut selama 3 tahun.

B. Macam –Macam Transmigrasi

1. Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibaiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui depnakertrans (departemen tenaga kerja dan transmigrasi).

2. Transmigrasi Spontan / Swakarsa

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.

3. Transmigrasi Bedol Desa

Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan secara masal dan kolektif terhadap satu atau beberapa desa beserta aparatur desanya pindah ke pulau yang jarang penduduk.Biasanya transmigrasi bedol desa terjadi karena bencana alam yang merusak desa tempat asalnya.

C. Pola Transmigrasi

Menurut Sujarwadi dalam Warsito et.al (1995) variabel yang digunakan untuk menentukan pola-pola transmigrasi swakarsa adalah menurut bidang usahanya, menurut pembiayaannya, dan menurut tipe dan lokasi.

A. Menurut bidang usaha

• Pola usaha tani tanaman pangan, yang terdiri atas pertanian keluarga dan pertanian perusahaan.
• Pola usaha perkebunan, terdiri atas perkebunan rakyat perorangan dan koperasi serta perkebunan inti.
• Pola usaha peternakan rakyat perorangan dan koperasi, ranch/inti.
• Pola usaha perikanan terdiri atas penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di air tawar.
• Pola usaha industri/kerajinan rakyat dan industri kecil/ringan.

B. Munurut pembiayaannya

Dibiayai dengan APBN, terbatas untuk kegiatan instansi pemerintah yang bersifat bantuan.

Non APBN: Dibiayai transmigran yang bersangkutan atau orang/badan yang mensponsori, Dalam hal transmigrasi swakarsa yang berkaitan dengan program investasi, biaya diperoleh dari lembaga/perusahaan yang bersangkutan, perbankan atau dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. APBD, dibiayai dari anggaran pemerintah daerah asal atau daerah transmigrasi.

C. Menurut tipe dan lokasi

• Transmigrasi susulan keluarga/kenalan yang telah bermukim sebelumnya.
• Transmigrasi swakarsa penunjang pembangunan daerah.
• Transmigrasi penunjang investasi perusahaan.

Pada transmigrasi swakarsa pemerintah tidak menanggung biaya perpindahan transmigran, tetapi harus menyediakan prasarana dan sarana proyek pemukiman termasuk tanah.

2.2 SEJARAH TRANSMIGRASI DI INDONESIA

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Ada mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:

1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan 
2. Mendukung kebijakan energi alternatip (bio-fuel) 
3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia 
4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan 
5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Cara nya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung.

2.3 Latar Belakang Diadakannya Transmigrasi

Faktor kependudukan, Indonesia mengalami permasalahan di antaranya persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia 61,1 % tinggal di Pulau Jawa dan Madura, sedang luas Pulau Jawa dan Madura hanya 6,9% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Jelas bahwa Pulau Jawa berpenduduk sangat padat, sedang pulau-pulau lain, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya berpenduduk sedikit. Daerah berpenduduk padat yang merupakan daerah asal transmigrasi adalah Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Lombok.

Faktor ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun petani di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan 0,3 hektar. Idealnya petani paling sedikit harus memiliki 2 hektar lahan. Bahkan, banyak petani di Jawa yang tidak memiliki lahan sehingga terdapat banyak pengangguran.

Bencana alam, daerahnya rawan terhadap bencana alam, daerahnya terkena proyek pembangunan misalnya akan dibangun waduk.

2.4 Tujuan Transmigrasi

1. Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara
2. Untuk pertahanan dan keamanan / hankam lokal nasional
3. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

Di uraikan secara luas adalah:

Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara. Karena sebagin besar penduduk terfokus di suatu wilayah seperti kota besar atau pulau yang memiliki kesempatan kerja atau kesempatan hidup besar.Agar di kota atau pulau yang dianggap maju tersebut tidak terjadi kepadatan penduduk yang tinggi maka perlu di lakukan penyebaran penduduk dengan cara transmigrasi.

Untuk pertahanan dan keamanan / hankam lokal nasional. Karena pada umumnya di dearah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi banyak terjadi tindak kriminalitas yang tinggi pula.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib. Pada umumnya orang-orang diberikan kesempatan transmigrasi merupakan kalangan menengah kebawah maka dengan adanya program transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup.

2.5 Kebijakan Pemerintah Belanda Terkait Dengan Transmigrasi

A. Periode jaman pemerintahan kolonial Belanda (1905-1941) terdiri dari :

• Tahap percobaan kolonisasi 1905-1911
• Periode Lampongsche volksbanks 1911-1929
• Jaman depresi ekonomi dunia 1930-1941.

Pendapat ahli kependudukan Belanda pada saat itu, jika ingin mengendalikan penduduk Jawa, penduduk yang dipindahkan harus mencapai 80.000 keluarga per tahun.Pemerintah kolonial Belanda sampai menjelang akhir masa kekuasaannya, hanya mampu memindahkan penduduk pulau Jawa kurang dari seperlima dari target yang diharapkan per tahunnya.

Data lain menunjukkan antara tahun 1905-1941 penduduk yang berhasil dipindahkan hanya berjumlah 189.938 orang. Akan tetapi jika dilihat dari aspek peningkatan kesejahteraan peserta kolonisasi, mereka mungkin dapat disebut lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat berada di daerah asalnya.Pada tahun 1901, Belanda menerapkan kebijakan:

Kebijakan Etis, suatu kebijakan pemerintah kolonial yang memiliki tugas untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia di bidang kesehatan dan pendidikan.

1. Kebijakan baru lain program irigasi,
2. kebijakan transmigrasi,
3. kebijakan komunikasi,
4. kebijakan mitigasi banjir,
5. kebijakan industrialisasi, dan perlindungan industri asli.

Meskipun lebih progresif dari kebijakan sebelumnya, kebijakan kemanusiaan akhirnya tidak memadai.Sementara elit kecil dari Indonesia sekunder dan tersier berpendidikan dikembangkan, mayoritas rakyat Indonesia masih buta huruf. Sekolah Dasar didirikan dan resmi terbuka untuk semua, tetapi pada 1930, hanya 8% anak usia sekolah mendapat pendidikan.

Industrialisasi secara signifikan tidak mempengaruhi mayoritas penduduk Indonesia, dan Indonesia tetap menjadi koloni pertanian. Pada 1930, ada 17 kota dengan populasi lebih dari 50.000 dengan jumlah penduduk gabungan 1,87 juta. Namun, reformasi pendidikan, dan reformasi politik sederhana, menghasilkan elit kecil berpendidikan tinggi Indonesia asli, yang mempromosikan ide yang independen dan Indonesia bersatu yang akan menyatukan kelompok-kelompok adat yang berbeda dari Hindia Belanda. Sebuah periode disebut Kebangkitan Nasional Indonesia, paruh pertama abad ke-20 melihat gerakan nasionalis mengembangkan kuat, tetapi juga menghadapi penindasan Belanda.

2.6 Dampak Transmigrasi Bagi Penduduk Pendatang Dengan Penduduk Asli

Transmigrasi tetap memicu timbulnya pengaruh-pengaruh terhadap daerah transmigran. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi masyarakat asli dan pendatang.Berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat asli, benturan budaya antara masyarakat asli dan pendatang, dan konflik yang terjadi atas kepemilikan lahan. Hal tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, namun juga dibidang politik.

Transmigrasi diharapkan tercapainya keseimbangan penyebaran penduduk sesuai dengan daya tampung sosial, agraris dan ekologis. Daya tampung sosial adalah jumlah yang dapat ditampung di suatu daerah tanpa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang berarti (Heeren, 1979). Pada proyek-proyek transmigrasi tertentu beberapa konflik antara transmigran dan penduduk asli telah terjadi, bahkan diantaranya telah terjadi pertumpahan darah (Kompas, 1976 dalam Heeren, 1979).

Dengan pola apapun dilaksanakannya transmigrasi, benturan atau konflik akan tetap terjadi. Diantaranya adalah adanya benturan budaya antara yang asli dan pendatang. Permasalahan ini adalah permasalahan berat yang tidak mungkin dihindari (Wirosardjono dalam Swasono;1986). 

Penduduk asli memiliki berbagai sikap terhadap transmigran, ada sikap yang senang menerima pendatang dan ada yang tidak menyukai kedatangan transmigran.Contohnya adalah masalah transmigrasi di Lampung yaitu antara transmigran Jawa dengan penduduk asli.Penduduk Lampung menghina penduduk jawa yang miskin, sedangkan masyarakat Jawa jarang atau hampir tidak pernah melakukan kontak dengan masyarakat lampung (Heeren, 1979).

Adanya sengketa tanah yang terjadi antara penduduk asli dan pendatang dan antar sesama transmigran merupakan salah satu masalah lain yang timbul akibat transmigrasi (Kustadi dalam Warsito et.al;1995). Contohnya di Luwu, penduduk asli merasa dirugikan karena kehilangan hak atas bidang-bidang tanah tertentu. Ada juga kasus lainnya, penduduk asli mendapatkan tanah pengganti yang jauh dari desa (Heeren, 1979). 

Akibat transmigrasi penduduk, daerah transmigrasi semakin padat karena membanjirnya transmigran. Selain itu, letak daerah transmigran yang terpencil sehingga sulit untuk dicapai, dan hasrat penduduk yang ingin bertransmigrasi menjadi masalah di daerah asal sehingga penduduk tersebut cenderung menggunakan calo.

Penduduk asli merasakan perasaan iri, karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada transmigran, tetapi tidak pernah diberikan oleh pemerintah kepada penduduk asli.Penduduk merasa tidak enak dengan adanya transmigran. Dengan adanya transmigran, mereka akan menjadi minoritas didaerah mereka sendiri (Heeren, 1979).

Di daerah luar Jawa, umumnya para petani masih menggunakan sistem ladang berpindah yang membutuhkan lahan yang luas. Seharusnya mereka merubah cara berpikir mereka dalam sistem bertani. Namun, adat istiadat yang masih dipegang teguh menghambat kemerdekaan berpikir mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan mereka mulai menjual harta-harta pusaka mereka yang berupa tanah kepada orang-orang di kota dan transmigran. 

Akibatnya, mereka tidak lagi punya usaha dan pergi dari kampungnya. Mereka mencari pekerjaan lain, diantaranya bekerja diperusahaan-perusahaan pertanian. Namun, mereka kalah saing karena pendatang baru sudah terbiasa dalam menggunakan alat-alat modern.Banyak diantara mereka yang menjadi pengangguran yang mengakibatkan peningkatan kriminalitas.

Bertambahnya penduduk daerah tujuan transmigrasi mengakibatkan kurangnya rasa gotong royong dan kekompakan penduduknya. Bila diadakan pemilihan kepala desa akan merugikan penduduk asli karena mereka masih menggunakan sistem kesukuan. Mereka mengajukan calon di tiap-tiap suku, sedangkan penduduk

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pola-pola transmigrasi dilihat dari tiga variable yaitu menurut bidang usaha, pembiayaan dan tipe dan lokasi.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan transmigrasi adalah adanya benturan budaya yang terjadi antara daerah asli dengan pendatang, adanya persengketaan tanah antara penduduk asli dan pendatang, pertambahan jumlah penduduk yang pada awalnya hanya sedikit, menjadi lebih padat. Transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk meratakan penyebaran penduduk di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk memajukan bangsa Indonesia terutama di bidang pertanian dan perekonomian.

Kehidupan Penduduk setempat atau pribumi pada waktu itu secara ekonomi masih berladang, oleh  seorang ilmuan yaitu Peber dikatakan bahwa berladang ini merupakan bentuk pertanian yang masih primitif. Namun pola pertanian mereka berubah ketika berdatangan warga transmigran.

Dengan adanya warga transmigran, warga asli dapat berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, baik dalam segi ekonomi, budaya maupun social.

3.2 Saran

Dengan adanya penulisan makalah ini, supaya memberikan perhatian terhadap daerah-daerah transmigrasi sehingga tercapainya tujuan pemerintah yaitu adanya keseimbangan jumlah penduduk dan teratur nya daerah-daerah yang sebelum nya kurang tertata dengan baik, perluasan kesempatan pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, saran penulis agar makalah ini bisa dilanjutkan sebagai bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Heeren, H.J.1979.Transmigrasi di Indonesia. Gramedia:Jakarta

Ismawan, Bambang.1986.“Pengembangan Swadaya Masyarakat Transmigran” dalamSepuluh WindhuTransmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.

Martono.1986.“Panca Matra Transmigrasi Terpadu” dalamSepuluh WindhuTransmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.

Mutalib, Amir Hasan.1986. “Saran tentang Pola Transmigrasi Swakarsa Inti Melalui Pembinaan Sumber Daya Manusia” dalamSepuluh WindhuTransmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.

Munir, Rozy.1986.“Transmigrasi: Apa dan Masalahnya” dalamSepuluh WindhuTransmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta

Purboadiwidjoyo, Slamet. 1985.“Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran” dalamSepuluh WindhuTransmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.

Swasono, Sri-Edi (ed).1986.Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. UI Press:Jakarta.

Syahyuti.”Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria”, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No. 2, Desember 2004 (http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE22-2b.pdf diakses tanggal 5 Januari 2009)

Warsito, Rukmandi et al.1995.Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturtan Budaya di Tempat Pemukiman. Raja Grafindo Pusaka: Jakarta.

Demikianlah pembahasan makalah sejarah yang berjudul tentang Sejarah Transmigrasi Di Indonesia Dan Dampak Nya Terhadap Penduduk. Semoga dapat memberi wawasan kamu dan menambah pengetahuan kamu tentang sejarah. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentar kamu dibawah ini.