Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara. 

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Bagaimana hasil perubahan UUD 1945? Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi sebuah kebutuhan seluruh komponen bangsa. 

Jadi, jangan heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. 

Dalam empat (4) kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut: Hasil perubahan UUD 1945, yaitu: 
  • Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999). 
  • Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000). 
  • Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 
  • 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001) 
  • Perubahan Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).
Sumber: Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku I

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas.

Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Terdapat 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 35.

Coba Anda cermati pasal-pasal dimaksud dalam Naskah UUD NRI 1945. Apa isinya?

Jika kita bandingkan, isi UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel - Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No
Perubahan
Bab
Pasal
Ayat
Aturan Pengalihan
Aturan Tambahan
1
Sebelum
16
37
39
4 pasal
2 ayat
2
Sesudah
21
73
170
3 pasal
2 pasal
Tabel di atas menunjukkan perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara.

Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (konstitusi). Dengan demikian konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundangundangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Bagaimana simpulan perbandingan UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011?

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undangundang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Misal Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang”.

Berdasar hal di atas, disusunlan undang-undang pelaksanaanya yakni Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undangundang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD.

Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material.

Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak di mana dalam Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara-bangsa. Oleh karenanya setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Benarkah demikian? Jika benar demikian, artinya Pemerintah berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan?

Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut?

Tahukah Anda tentang lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia?

Bagaimana mekanisme pembayaran pajak?

Ke mana para wajib pajak harus membayar pajak tersebut?

Bagaimana alur pengalokasian pajak berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?

Benarkah uang pajak digunakan untuk membiayai program kerja baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

Bagaimana mekanisme pembiayaannya?

Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Pahamkah Anda besarnya manfaat pajak dan betapa pentingnya sumbangsih Anda melalui membayar pajak?

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk "Pajak Pusat" dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang sejenis untuk "Pajak Daerah". Sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. 


Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja.

Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk Pajak Pusat dan rekening kas daerah untuk Pajak Daerah. Selanjutnya, untuk Pajak Pusat, melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

Sedangkan, untuk Pajak Daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan Pajak Daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah.

Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Adapun alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema "Transfer ke Daerah" melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat.

Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.823 Triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.547 Triliun, atau sebesar 84.9 persen dari total pendapatan negara. 


Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar 1.360 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar 186,5 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 273,9 Triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 2,03 Triliun.

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung (less dependent) terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik

Dalam APBN 2016, pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 Triliun, yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Transfer ke Daerah, dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya dialoksasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik, dan Pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. 


Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan uraian tadi tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak, adalah untuk kita juga.

Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. 


Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

Hal-Hal Yang Perlu Kamu Lakukan Setelah Akun Google Adsense Kamu Dinonaktifkan (disable)

Akun Adsense Disable atau dinonaktifakan? nasip akunnya bagaimana selanjutnya? apa yang harus saya lakukan dengan akun ini? sayang kalau dibuang, tapi bagaimana jika nanti saya mau daftar lagi? dan banyak lagi pertanyaan....


Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang saya cari di pencariaan google setelah akun adsen saya dinonaktifkan. Namun jawabannya, aduh tidak ada atau memang saya belum menemukannya ya. 

Tepi setelah beberapa waktu yang sekiranya lama juga menyimak obrolan tentang pertanyaan-pertanyaan diatas lalu saya coba untuk menuliskannya di catatan saya.

Tentu kita bersama mengetahui bahwa mempunyai aktifitas di dunia internet tentu sangat asik ya. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang banyak dari berbagai macam daerah dan bisa jadi kita juga bisa berjumpa dengan orang luar negri (bule).

Selain mempunyai relasi dari berbagai daerah tentunya ada hal lain lagi yang di iming-imingkan semua orang yang mempunyai aktifitas di dunia internet. Contohnya saja para blogger, yang banyak mendapatkan gajian dari adsen atau dari affiliation lainnya.

Tentunya hal tersebut akan memberikan motivasi tersendiri untuk terus memacu kekreatifitasan dalam menciptakan inovasi baru. Namun, perlu Abda ketahui bahwa beraktifitas di dunua internet tentu juga sama sepertu kita beraktifitas di dunua nyata, ada banyak ganjalan atau hambatan jika Anda tidak berhati-hati.

Seperti yang saya rasakan saat akun Google AdSense saya dinonaktifkan. Sebab akun tersebut saya gunakan juga untuk aktifitas lainnya. lalu timbullah pertanyaan diatas mengenai langkah apa yang harus saya lakukan setelah akun google adsense saya dinonaktifkan.

Ada yang bilang, akun AdSense yang sudah dinonaktifkan tidak perlu digunakan lagi. Nah disinu saya sedikit kebingungan, sebab akun tersebut sata pakai dimana-mana untuk login dsb.

Oleh karena itu saya ingin berbagi saran kepada Anda para publiser terutama kepada publiser AdSense baik itu yang sebagai blogger, YouTuber, atau Admob agar tidak bingung setelah akun AdSense Anda disable atau di nonaktifkan.

1. Jangan Gunakan 1 Email Untuk Semua Aktifitas

Maksudnya adalah Anda sebaiknya tidak menggunakan 1 email untuk keperluan dunia maya anda. Sebab jika Anda memakai 1 email saja dan jika email tersebut terjadu apa apa, lalu Anda tidak lagi mengaksesnya maka apa yang Anda miliki akan hilang.

2. Perbanyak Email

Maksudnya adalah Anda buat email sebanyak-banyaknya. Lalu jadikan email yang Anda buat tetsebut sebagai Admin dari apa yang Anda kerjakan.
Contohnya dalan blog:
1. Akun untuk login blogger
2. Akun Google AdSense
3. Akun Google analytics
3. Akun webmaster tool

Nah, dari example yang saya berikan artinya Anda memiliki 4 email. Nah dari 4 email ini sekarang Anda kaitkan, saran saya cukup nomer 1,3 dan 4 saja yg terkait. Sebab, biasanya saat Anda selesai membuat artikel dan mempostingnya maka akan ada notification untuk share ke google plus (jika Anda memakai profil google+) bisa juga langsung otomatia jika Anda sudab mengatutnya di bagian settings di menu dashboard blogger ya.

Maksudnya akun dikaitkan ini artinya 1 email yang Anda pakai untuk login juga memiliki akses untuk masuk ke google analytics dan webmaster. Lalu jika Anda ingin menjadikan akun google analytics dan akunwebmaster sebagai admin blogger Anda juga tidak apa apa.

3. Gunakan Akun Induk Sebagai Wadah Keamanan

Maksudnya adalah buat 1 email atau akun yg tidak memiliki akses masuk masuk ke platform yang Anda miliki, akun ini hanya di gunakan sebagai email cadangan saat Anda lupa password atau diminta akses masuk ke platform yang akan Anda akses.

4 Selalu Ingat Akun Yang Anda miliki

Bagian ini ang paling penting, jika Anda memiliki banyak akan ada baiknya ada catat email tersebut di buku, di nootped dll, dan di beri label akun penting.

Nah jika kalian lupa bisa dengab cepat menemukan catatan akun Anda.

*Point penting tambahan

Bagi Anda yang sudah terlanjur terkena banned atau akun AdSense Anda di nonaktufkan, sebaiknya Anda rombak deh datanya, seperti email pemulihan, nomer hand phone, dst. Bagus lagi Anda hapus semua point-point tersebut.

Pastikan email tersebut sudah kosong dan tidak lagi tersangkut dengan data data yang ada pada email Anda lainnya. (akun yang akan digunakan untuk mendaftar kembali)

Hal lainnya adalah Silahkan Anda hapus email tersebut dari handphone Anda agar. Mengapa demikian? sebab akun yang Anda miliki sudah tersinkron dengan google jadi saat di handphone Anda masih ada email yang terdisable maka akan membuat akun yang akan kamu daftarkan terancam. 

Dan untuk langkah selanjutnya tentang bagaimana cara mendaftar kembali google Adsen silahkan Anda searching di google ya, :)

Salam sukses!!!

Que Sera Sera, "Apa Yang Terjadi Terjadilah"

Halo sahabat-sahabat saya yang senantiasa terjaga kesehatannya dan selalu tercukupi kebutuhannya sehingga tidak terjadi hambatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Pada kali ini, saya ingin sedikit mengulas memorial tentang sebuah video yang tak sengaja masih tersimpan di memori laptop saya. Video yang pernah saya persentasikan di depan kelas saat masih duduk di bangku kuliah dahulu.


Video ini sangatlah menyentuh hati, perasaan dan jiwa. Video apakah itu? Mari kita lihat videonya berikut ini:

Sumber: youtube.com/watch?v=ZU8c4GB2kso

Bagaimana pendapat Anda setelah menyaksikan video tersebut?

Biasa saja? Coba Anda putar kembali video tersebut? Coba perhatikan dengan seksama nyanyian dari anak-anak kecil di hadapan sang orang tua (ibu tercinta).

Sekarang bagaimana?

Sudahkah Anda bisa mengambil hikmah dengan apa yang ada di video tersebut?

Saya tidak ingin mengulas lebih dalam tentang video yang merupakan iklan di thailand tersebut. Namun saya ingin Anda bersama saya untuk belajar bersama tentang video tersebut.

Saat kita masih kecil kita mempunyai mempunyai banyak sekali impian, Ingin menjadi presiden, menteri, pak polisi, tentara, ibu bidan, guru dll.

Lalu, masih ingatkah Anda dengan jawaban dari Orang tua Anda bagaimana? Coba ingat-ingat kembali memori Anda.

Setelah Anda ingat, sekarang cerminkan dengan kondisi Anda sekarang! Sudah sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan saat masih kecil?

Jawabannya Anda yang tahu?

Jika sesuai, Alhamdulillah!!! Bersyukur kehadirat Allah SWT yang memberikan impian saat Anda masih kecil.

Lalu, bagaimana jika tidak sesuai? Tetaplah bersyukur!  Sebab apa yang Anda miliki saat ini belum tentu dimiliki oleh orang lain.

Salam sukses!!!

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia


Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Mengapa demikian, Bapak soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang.

Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Konstitusi
Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)
18 Agustus 1945 sampai dengan  Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949
27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950
UUDS 1950
17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)
5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)
1966 sampai dengan 1998

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan.

Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Pada awal masa reformasi (pertengahan tahun 1998), muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah sebagai berikut:
  • Mengamandemen UUD NRI 1945,
  • Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
  • Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
  • Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
  • Mewujudkan kebebasan pers,
  • mewujudkan kehidupan demokrasi

Mari kita pusatkan kembali perhatian kita kepada tuntutan untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. 

Selain itu, di dalam isi UUD 1945 juga terdapat pasal-pasal yang bisa menimbulkan banyak penafsiran, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka dapat peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya ruang praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional) merupakan Salah satu bukti tentang hal tersebut. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 adalah suatu solusi yang sangat besar. Dikatakan solusi yang sangat besar sebab pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut.

Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Seandanya muncul juga kehendak untuk mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus dilakukan secara referendum (meminta pendapat rakyat) dan dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni:
  • Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
  • Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
  • Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
  • Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Hingga saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. 

Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Lalu bagaimana Menurut Anda? Apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga bisa mempengaruhi konstitusi?

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa - Negara Indonesia

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia - kita pasti sering mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting yakni perlukan setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes (1588-1879). Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi.

Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. 

Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis.

Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan.

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (zeitgeist- nya) sehingga ia cenderung membela monarkhi absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi.

Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, raja Perancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia lima tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari (Le Roi Soleil) atau Louis yang Agung (Louis le Grand, atau Le Grand Monarque). Ia memerintah Perancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Perancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "L'État, c'est moi" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia anut. 

Seorang penulis Perancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya: "Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours" ("saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada"). 

Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenangwenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan Guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine.

Bisakah Anda menjelaskan tentang peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). 

Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Apakah Anda masih ingat dengan Magna Charta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen di Perancis?

Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara, tentu Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hakhak dasar warga negara.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis (Riyanto, 2009). 

Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pasal-pasal mana sajakah itu?  

Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut:
  1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1).
  2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat 1).
  3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).
  4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
  5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
  6. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
  7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat3).
  9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).
  10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).
  11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda kehormatan (Pasal 15).
  12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).
Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah seharihari.

Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenangwenang.

Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. 

Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). 

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi itu. Coba Anda cermati sejumlah pendapat berikut ini.

Materi Muatan Konstitusi

J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut (Soemantri, 1987): 
  • Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
  • Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental; dan
  • Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.
K.C. Wheare menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya tiga masalah pokok berikut (Soemantri, 1987):
  • Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.
  • Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain.
  • Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga Negara.
A.A.H. Struycken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-ahal sebagai berikut (Soemantri, 1987):
  • Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau
  • Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
  • Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
  • Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Phillips Hood & Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut (Asshiddiqie, 2002): “Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yg mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.”

Miriam Budiardjo (2003) mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang:
  • Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.  (b) Hak-hak asasi manusia.
  • Prosedur mengubah UUD.
  • Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD
  • Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
  • Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
  • Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
  • Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. UUD Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena dikuatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam UUD NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).
  • Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Misalnya, UUD Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam Permulaan UUD:“Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna... menerima UUD ini untuk Amerika Serikat”.
Begitu pula UUD India menegaskan:

“Kami, rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis dan untuk menjamin kepada semua warga negara: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah; Kesamaan dalam status dan kesempatan; dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara”.

Dalam kaitan dengan ini Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. 

Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.
  • Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
  • Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. 

Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan.

Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru.