Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia


Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia?

Pada Postingan sebelumnya Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. 

Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka.

Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya maka terjadilah perlawanan kaum tertindas dimana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. 

Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. 

Dari dua keadaan yang kontras tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak? Atau sebaliknya menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban? Atau mengharmonikan kewajban dengan hak? Bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut?

Konsep Dan Urgensi Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara

Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. 

Konsep Dan Urgensi Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara

Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara. 

Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Coba Anda cari bukti-bukti akan hal ini dalam buku-buku sejarah perihal kehidupan kerajaan-kerajaan nusantara.

Walaupun demikian dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuantuan kolonial (Hardiman, 2011). Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut memengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis.

Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban an sich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpanta rei, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. 

Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “strong sense of entitlement”.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. 

Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. 

Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun pebuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

1. Perihal kebebasan

Bacalah On Liberty--Perihal Kebebasan (1996), karya John Stuart Mill, Kata Pengantar dan Penerjemah Alex Lanur.  Kemudian jawablah pertanyan-pertanyan berikut.
  1. Apa makna kebebasan menurut John Stuart Mill?
  2. Kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu-individu besar yang mandiri, kuat, terbuka dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada kebenaran. Apa kriteria kunci untuk mencapainya?
  3. Apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan?
  4. John Stuart Mill berpandangan bahwa pendidikan yang bermutu membuka ruangruang diskusi yang bebas, kreatif lagi beradab dalam seni mengelola perbedaan pendapat. Apakah pendidikan kita sudah mengarah pada hal demikian?
  5. Rasa curiga berlebihan tanpa dasar, apalagi jika disertai kekerasan, bukanlah cara terhormat untuk sebuah masyarakat yang beradab. Setujukah Anda dengan pandangan John Stuart Mill tersebut?

Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan apa sajakah yang akan muncul? Akankah hal itu merugikan solidaritas dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat? Akankah hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial? Akankah ia memberi angin pada individualsme? Padahal, manusia itu merupakan anggota masyarakat dan tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya. 

Hanya dalam lingkungan masyarakatlah, manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial. 

Contoh, Roda pertama kali ditemukan di Mesopotamia, yakni roda pembuat tembikar di Ur pada 3500 tahun SM. Selanjutnya pemakaian roda untuk menarik kereta kuda ditemukan di selatan Polandia pada tahun 3350 SM. Roda pada awalnya hanya terbuat dari kayu cakram yang dilubangi untuk as. Sampai Celtic memperkenalkan pemakaian pelek besi di sekitar roda. Model Celtic ini digunakan sampai tahu 1870-an tanpa perubahan yang berarti sampai ditemukakannya ban angin dan ban kawat. Sampai sekarang roda digunakan secara luas mulai dari sepeda sampai turbin pesawat.

Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totaliterisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. 

Paham ini sempat dianut oleh negara Fasis Jerman dibawah Hitler dan Italia dibawah Musolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Teno Heika, yang menempatkan Kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya (Alisjahbana, 1978). Dengan demikian pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu.

2. Roman sejarah karya S. Takdir Alisjahbana

Bacalah Roman Kalah dan Menang: Fajar Menyingsing dibawah Mega Mendung Patahnya Pedang Samurai, Karya S. Takdir Alisjahbana. Kalah dan Menang menceritakan peristiwa-peristiwa selama Perang Dunia II, pendudukan Jepang di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Roman ini mempertentangkan jiwa humanisme dalam bentuk seorang cendekiawan Swiss dengan Roman jiwa bushido Jepang dalam bentuk seorang samurai. Bagaimana kisah selanjutnya?

Berdasarkan uraian di atas, konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Coba Anda periksa naskah UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal mana saja yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negara.

Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik, carilah aturan atau pasal–pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebut hak-hak negara dan kewajiban negara terhadap warganya.

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. 

Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A, UUD 1945). 

Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63 % pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini.

Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak.

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara. 

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Bagaimana hasil perubahan UUD 1945? Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi sebuah kebutuhan seluruh komponen bangsa. 

Jadi, jangan heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. 

Dalam empat (4) kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut: Hasil perubahan UUD 1945, yaitu: 
  • Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999). 
  • Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000). 
  • Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 
  • 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001) 
  • Perubahan Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).
Sumber: Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku I

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas.

Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Terdapat 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 35.

Coba Anda cermati pasal-pasal dimaksud dalam Naskah UUD NRI 1945. Apa isinya?

Jika kita bandingkan, isi UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel - Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No
Perubahan
Bab
Pasal
Ayat
Aturan Pengalihan
Aturan Tambahan
1
Sebelum
16
37
39
4 pasal
2 ayat
2
Sesudah
21
73
170
3 pasal
2 pasal
Tabel di atas menunjukkan perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara.

Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (konstitusi). Dengan demikian konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundangundangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Bagaimana simpulan perbandingan UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011?

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undangundang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Misal Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang”.

Berdasar hal di atas, disusunlan undang-undang pelaksanaanya yakni Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undangundang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD.

Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material.

Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak di mana dalam Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara-bangsa. Oleh karenanya setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Benarkah demikian? Jika benar demikian, artinya Pemerintah berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan?

Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut?

Tahukah Anda tentang lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia?

Bagaimana mekanisme pembayaran pajak?

Ke mana para wajib pajak harus membayar pajak tersebut?

Bagaimana alur pengalokasian pajak berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?

Benarkah uang pajak digunakan untuk membiayai program kerja baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

Bagaimana mekanisme pembiayaannya?

Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Pahamkah Anda besarnya manfaat pajak dan betapa pentingnya sumbangsih Anda melalui membayar pajak?

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk "Pajak Pusat" dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang sejenis untuk "Pajak Daerah". Sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. 


Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja.

Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk Pajak Pusat dan rekening kas daerah untuk Pajak Daerah. Selanjutnya, untuk Pajak Pusat, melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

Sedangkan, untuk Pajak Daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan Pajak Daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah.

Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Adapun alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema "Transfer ke Daerah" melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat.

Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.823 Triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.547 Triliun, atau sebesar 84.9 persen dari total pendapatan negara. 


Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar 1.360 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar 186,5 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 273,9 Triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 2,03 Triliun.

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung (less dependent) terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik

Dalam APBN 2016, pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 Triliun, yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Transfer ke Daerah, dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya dialoksasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik, dan Pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. 


Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan uraian tadi tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak, adalah untuk kita juga.

Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. 


Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

Hal-Hal Yang Perlu Kamu Lakukan Setelah Akun Google Adsense Kamu Dinonaktifkan (disable)

Akun Adsense Disable atau dinonaktifakan? nasip akunnya bagaimana selanjutnya? apa yang harus saya lakukan dengan akun ini? sayang kalau dibuang, tapi bagaimana jika nanti saya mau daftar lagi? dan banyak lagi pertanyaan....


Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang saya cari di pencariaan google setelah akun adsen saya dinonaktifkan. Namun jawabannya, aduh tidak ada atau memang saya belum menemukannya ya. 

Tepi setelah beberapa waktu yang sekiranya lama juga menyimak obrolan tentang pertanyaan-pertanyaan diatas lalu saya coba untuk menuliskannya di catatan saya.

Tentu kita bersama mengetahui bahwa mempunyai aktifitas di dunia internet tentu sangat asik ya. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang banyak dari berbagai macam daerah dan bisa jadi kita juga bisa berjumpa dengan orang luar negri (bule).

Selain mempunyai relasi dari berbagai daerah tentunya ada hal lain lagi yang di iming-imingkan semua orang yang mempunyai aktifitas di dunia internet. Contohnya saja para blogger, yang banyak mendapatkan gajian dari adsen atau dari affiliation lainnya.

Tentunya hal tersebut akan memberikan motivasi tersendiri untuk terus memacu kekreatifitasan dalam menciptakan inovasi baru. Namun, perlu Abda ketahui bahwa beraktifitas di dunua internet tentu juga sama sepertu kita beraktifitas di dunua nyata, ada banyak ganjalan atau hambatan jika Anda tidak berhati-hati.

Seperti yang saya rasakan saat akun Google AdSense saya dinonaktifkan. Sebab akun tersebut saya gunakan juga untuk aktifitas lainnya. lalu timbullah pertanyaan diatas mengenai langkah apa yang harus saya lakukan setelah akun google adsense saya dinonaktifkan.

Ada yang bilang, akun AdSense yang sudah dinonaktifkan tidak perlu digunakan lagi. Nah disinu saya sedikit kebingungan, sebab akun tersebut sata pakai dimana-mana untuk login dsb.

Oleh karena itu saya ingin berbagi saran kepada Anda para publiser terutama kepada publiser AdSense baik itu yang sebagai blogger, YouTuber, atau Admob agar tidak bingung setelah akun AdSense Anda disable atau di nonaktifkan.

1. Jangan Gunakan 1 Email Untuk Semua Aktifitas

Maksudnya adalah Anda sebaiknya tidak menggunakan 1 email untuk keperluan dunia maya anda. Sebab jika Anda memakai 1 email saja dan jika email tersebut terjadu apa apa, lalu Anda tidak lagi mengaksesnya maka apa yang Anda miliki akan hilang.

2. Perbanyak Email

Maksudnya adalah Anda buat email sebanyak-banyaknya. Lalu jadikan email yang Anda buat tetsebut sebagai Admin dari apa yang Anda kerjakan.
Contohnya dalan blog:
1. Akun untuk login blogger
2. Akun Google AdSense
3. Akun Google analytics
3. Akun webmaster tool

Nah, dari example yang saya berikan artinya Anda memiliki 4 email. Nah dari 4 email ini sekarang Anda kaitkan, saran saya cukup nomer 1,3 dan 4 saja yg terkait. Sebab, biasanya saat Anda selesai membuat artikel dan mempostingnya maka akan ada notification untuk share ke google plus (jika Anda memakai profil google+) bisa juga langsung otomatia jika Anda sudab mengatutnya di bagian settings di menu dashboard blogger ya.

Maksudnya akun dikaitkan ini artinya 1 email yang Anda pakai untuk login juga memiliki akses untuk masuk ke google analytics dan webmaster. Lalu jika Anda ingin menjadikan akun google analytics dan akunwebmaster sebagai admin blogger Anda juga tidak apa apa.

3. Gunakan Akun Induk Sebagai Wadah Keamanan

Maksudnya adalah buat 1 email atau akun yg tidak memiliki akses masuk masuk ke platform yang Anda miliki, akun ini hanya di gunakan sebagai email cadangan saat Anda lupa password atau diminta akses masuk ke platform yang akan Anda akses.

4 Selalu Ingat Akun Yang Anda miliki

Bagian ini ang paling penting, jika Anda memiliki banyak akan ada baiknya ada catat email tersebut di buku, di nootped dll, dan di beri label akun penting.

Nah jika kalian lupa bisa dengab cepat menemukan catatan akun Anda.

*Point penting tambahan

Bagi Anda yang sudah terlanjur terkena banned atau akun AdSense Anda di nonaktufkan, sebaiknya Anda rombak deh datanya, seperti email pemulihan, nomer hand phone, dst. Bagus lagi Anda hapus semua point-point tersebut.

Pastikan email tersebut sudah kosong dan tidak lagi tersangkut dengan data data yang ada pada email Anda lainnya. (akun yang akan digunakan untuk mendaftar kembali)

Hal lainnya adalah Silahkan Anda hapus email tersebut dari handphone Anda agar. Mengapa demikian? sebab akun yang Anda miliki sudah tersinkron dengan google jadi saat di handphone Anda masih ada email yang terdisable maka akan membuat akun yang akan kamu daftarkan terancam. 

Dan untuk langkah selanjutnya tentang bagaimana cara mendaftar kembali google Adsen silahkan Anda searching di google ya, :)

Salam sukses!!!

Que Sera Sera, "Apa Yang Terjadi Terjadilah"

Halo sahabat-sahabat saya yang senantiasa terjaga kesehatannya dan selalu tercukupi kebutuhannya sehingga tidak terjadi hambatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Pada kali ini, saya ingin sedikit mengulas memorial tentang sebuah video yang tak sengaja masih tersimpan di memori laptop saya. Video yang pernah saya persentasikan di depan kelas saat masih duduk di bangku kuliah dahulu.


Video ini sangatlah menyentuh hati, perasaan dan jiwa. Video apakah itu? Mari kita lihat videonya berikut ini:

Sumber: youtube.com/watch?v=ZU8c4GB2kso

Bagaimana pendapat Anda setelah menyaksikan video tersebut?

Biasa saja? Coba Anda putar kembali video tersebut? Coba perhatikan dengan seksama nyanyian dari anak-anak kecil di hadapan sang orang tua (ibu tercinta).

Sekarang bagaimana?

Sudahkah Anda bisa mengambil hikmah dengan apa yang ada di video tersebut?

Saya tidak ingin mengulas lebih dalam tentang video yang merupakan iklan di thailand tersebut. Namun saya ingin Anda bersama saya untuk belajar bersama tentang video tersebut.

Saat kita masih kecil kita mempunyai mempunyai banyak sekali impian, Ingin menjadi presiden, menteri, pak polisi, tentara, ibu bidan, guru dll.

Lalu, masih ingatkah Anda dengan jawaban dari Orang tua Anda bagaimana? Coba ingat-ingat kembali memori Anda.

Setelah Anda ingat, sekarang cerminkan dengan kondisi Anda sekarang! Sudah sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan saat masih kecil?

Jawabannya Anda yang tahu?

Jika sesuai, Alhamdulillah!!! Bersyukur kehadirat Allah SWT yang memberikan impian saat Anda masih kecil.

Lalu, bagaimana jika tidak sesuai? Tetaplah bersyukur!  Sebab apa yang Anda miliki saat ini belum tentu dimiliki oleh orang lain.

Salam sukses!!!

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia


Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Mengapa demikian, Bapak soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang.

Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Konstitusi
Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)
18 Agustus 1945 sampai dengan  Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949
27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950
UUDS 1950
17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)
5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)
1966 sampai dengan 1998

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan.

Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Pada awal masa reformasi (pertengahan tahun 1998), muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah sebagai berikut:
  • Mengamandemen UUD NRI 1945,
  • Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
  • Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
  • Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
  • Mewujudkan kebebasan pers,
  • mewujudkan kehidupan demokrasi

Mari kita pusatkan kembali perhatian kita kepada tuntutan untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. 

Selain itu, di dalam isi UUD 1945 juga terdapat pasal-pasal yang bisa menimbulkan banyak penafsiran, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka dapat peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya ruang praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional) merupakan Salah satu bukti tentang hal tersebut. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 adalah suatu solusi yang sangat besar. Dikatakan solusi yang sangat besar sebab pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut.

Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Seandanya muncul juga kehendak untuk mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus dilakukan secara referendum (meminta pendapat rakyat) dan dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni:
  • Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
  • Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
  • Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
  • Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Hingga saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. 

Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Lalu bagaimana Menurut Anda? Apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga bisa mempengaruhi konstitusi?